Hukum Islam

Published June 23, 2012 by watimaulana

BAB I

PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG

            Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan.

Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti: seberapa jauh pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air –misalnya-, dapat dijawab dengan memaparkan sejarah hukum Islam sejak komunitas muslim hadir di Indonesia.

Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan –bagi umat Islam secara khusus- untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam. Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai “benturan” dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan kebijakan-kebijakan politik-kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting di masa datang. Setidaknya, sejarah itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika.

B.  RUMUSAN MASALAH

  1. Bagaimana sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia?
  2. Bagaimana kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional?
  3. Apakah peran hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional?
  4. Apa sajakah produk hukum Islam yang menjadi muatan hukum nasional?

 

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terjadi perbedaan pendapat para ahli mengenai kapan pertama kali Islam measuk ke Nusantara. Menurut pendapat yang disimpulkan oleh Seminar Masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ketujuh/kedelapan masehi. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam baru sampai ke Nusantara ini pada abad ke-13 Masehi. Daerah yang pertama didatanginya adalah pesisir utara pulau Sumatera dengan pembentukan masyarakat Islam pertama di Pereulak Aceh Timur dan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai, Aceh Utara.

Ketika singgah di Samudera Pasai pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Batutah, seorang pengembara, mengagumi perkembangan Islam di negeri tersebut. ia mengagumi kemampuan Sultan Al-Malik Al-Zahir dalam berdiskusi tentang berbagai masalah Islam dan Ilmu Fiqh. Menurut pengembara Arab Islam Maroko itu, selain sebagai seorang raja, Al-Malik Al-Zahir yang menjadi Sultan Pasai ketika itu adalah juga seorang fukaha (ahli hukum yang mahir tentang hukum Islam). Yang dianut di kerajaan Pasai pada waktu itu adalah hukum Islam Mazhab Syafi’i. Menurutt Hamka, dari Pasailah disebarkan paham Syafi’i ke kerajaan – kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Bahkan setelah kerajaan Islam Malaka berdiri (1400-1500 M) para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudra Pasai untuk meminta kata putus mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat.

Dalam proses Islamisasi kepulauan Indonesia yang dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan, peranan hukum Islam adalah besar. Kenyataan ini dilihat bahwa bila seorang saudagar Muslim hendak menikah dengan seorang wanita pribumi, misalnya, wanita itu diislamkan lebih dahulu dan perkawinannya kemudian dilangsungkan menurut ketentuan Hukum Islam.

Setelah agama Islam berakar pada masyarakat, peranan saudagar dalam penyebaran Islam digantikan oleh para ulama yang bertindak sebagai guru dan pengawal Hukum Islam. Salah satu contoh ulama yang terkenal adalah Nuruddin Ar-Raniri, yang menulis buku hukum Islam dengan judul Siratal Mustaqim pada tahun 1628. menurut Hamka, kitab Hukum Islam yang ditulis oleh Ar-Raniri ini merupakan kitab hukum Islam pertama yang disebarkan ke seluruh Indonesia. oleh Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang menjadi mufti di Banjarmasin, kitab hukum Siratal Mustaqim itu diperluas dan diperpanjang uraiannya dan dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa antara umat Islam di daerah kesultanan Banjar. Kitab yang sudah diuraikan ini kemudian diberi nama Sabilal Muhtadin. Di daerah kesultanan Palembang dan Banten, terbit pula beberapa kitab Hukum Islam yang dijadikan pegangan oleh umat Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan mereka ditulis oleh Syaikh Abdu Samad dan Syaikh Nawawi Al-Bantani.

Dari uraian singkat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sebelum Belanda mengukuhkan kekuasannya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan Nusantara ini. Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan Nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia.

Pada akhir abad keenam belas, VOC merapatkan kapalnya di Pelabuhan Banten, Jawa Barat. semula maksudnya adalah berdagang, tapi kemudian haluannya berubah menjadi menguasai kepulauan Indonesia. VOC memiliki dua fungsi, pertama sebagai pedagang, kedua sebagai badan pemerintahan. Dalam kata lain, Sebagai badan pemerintahan VOC menggunakan hukum Belanda yang dibawanya. Akan tetapi hukum Belanda tidak pernah bisa diterapkan seluruhnya, sehingga VOC kemudian membiarkan lembaga – lembaga asli yang ada di dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya. Pemerintah VOC terpaksa harus memperhatikan hukum yang hidup dan diikuti oleh rakyat dalam kehidupan mereka sehari – hari. Dalam statuta Jakarta (Batavia) tahun 1642 disebutkan bahwa mengenai soal kewarisan bagi orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari – hari.

Mengenai kedudukan hukum Islam dalam usaha pembaharuan tata hukum di Hindia Belanda, Scholten berpendapat bahwa hukum Islam sebaiknya tetap dibiarkan ada dalam masyarakat agar tidak terjadi hal – hal yang tidak menyenangan. Pendapat inilah yang mungkin menyebabkan pasal 75 RR menginstruksikan kepada pengadilan untuk mempergunakan undang – undang agama dan lembaga – lembaga kebiasaan mereka bila golongan bumi putera bersengketa, sejauh undang – undang dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mendirikan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan perkara perdata antara sesama orang bumi putera. Inti wewenang Pengadilan Agama ini adalah kelanjutan praktik pengadilan dalam masyarakat bumiputera yang beragama Islam yang telah berlangsung sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan – kerajaan Islam sebelumnya.

Setelah kemerdekaan Indonesia, adanya UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, maka IS yang menjadi landasan legal teori resepsi sudah tidak berlaku lagi. Bagaimana posisi hukum Islam? Dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama, maka jelas hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum. Pengadilan bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama kembali mempergunakan Hukum Islam, sekurang – kurangnya satu asas dalam menyelesaikan satu sengketa. Pengadilan Agama juga diperbolehkan menggunakan hukum adat asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Kini, di Indonesia, hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang – undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum Adat. Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum Adat dan hukum Barat, karena itu hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat dan hukum barat yang juga tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia.

Berlakunya hukum Islam di Indonesia dan telah mendapat tempat konstitusional menurut Abdul Ghani Abdullah berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila; Kedua, alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesiambungan; dan Ketiga, alasan Yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.

Menurut mantan Menteri Kehakiman Ali Said pada pidatonya di upacara pembukaan Simposium Pembaruan Hukum Perdata Nasional di Yogyakarta tanggal 21 Desember 1981, hukum Islam terdiri dari dua bidang, bidang ibadah dan bidang muamalah. Pengaturan hukum yang bertalian dengan ibadah bersifat rinci, sedang pengaturan mengenai muamalah tidak terlalu rinci. Yang ditentukan dalam bidang muamalah hanyalah prinsip – prinsipnya saja. Pengembangan dan aplikasi prinsip – prinsip tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan. Oleh karena hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya, maka jalan terbaik yang dapat ditempuh ialah mengusahakan secara ilmiah adanya transformasi norma – norma hukum Islam ke dalam hukum nasional, sepanjang norma tersebut sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta relevan dengan kebutuhan hukum khusus umat Islam. Menurut Ali Said, banyak asas yang bersifat universal terkandung dalam hukum Islam yang dapat digunakan dalam menyusun hukum nasional.

Kutipan ini semakin menegaskan bahwa hukum Islam berkedudukan sebagai sumber bahan baku penyusunan hukum nasional.

C. Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional

Pada tahap perkembangan pembinaan hukum nasional sekarang, menurut Daud Ali, yang diperlukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah badan yang berwenang merancang dan menyusun hukum nasional yang akan datang adalah asas – asas dan kaidah – kaidah hukum Islam dalam segala bidang, baik yang bersifat umum maupun khusus. Umum adalah ketentuan – ketentuan umum mengenai peraturan perundang – undangan yang akan berlaku di tanah air kita, sedangkan khusus contohnya adalah asas – asas hukum perdata Islam terutama mengenai hukum kewarisan, asas – asas hukum ekonomi terutama mengenai hak milik, perjanjian dan utang – piutang, asas – asas hukum pidana Islam, asas – asas hukum tata negara dan administrasi pemerintahan, asas – asas hukum acara dalam Islam dan lain – lain.

Masalah utama yang dihadapi oleh lembaga pembinaan hukum nasional adalah merumuskan asas – asas dalam hukum Islam tersebut ke dalam kata – kata jelas yang dapat diterima oleh semua golongan di pelosok tanah air, bukan hanya orang Islam saja. Tim pengkajian Hukum Islam Babinkumnas telah berusaha menemukan asas – asas tersebut dan merumuskannya ke dalam kaidah – kaidah untuk dijadikan untuk dijadikan bahan pembinaan hukum nasional. Berbagai asas dapat dikembangkan melalui jurisprudensi peradilan agama, karena asas – asas ini dirumuskan dari keadaan konkret di tanah air kita, sehingga dapat lebih mudah diterima.

Konsep pengembangan hukum Islam, secara kuantitatif begitu mempengaruhi tatanan sosial-budaya serta politik dan hukum dalam masyarakat. Kemudian, konsep tersebut lalu diubah arahnya yaitu secara kualitatif diakomodasikan dalam berbagai perundang – undangan yang dilegaslasikan oleh lembaga pemerintah dan negara. Konkretisasi dari pandangan ini selanjutnya disebut sebagai usaha transformasi hukum Islam ke dalam bentuk perundang – undangan.

Transformasi hukum agama menjadi hukum nasional terjadi juga di beberapa negara muslim seperti Mesir, Syria, Irak, Jordania dan Libya. Yang berbeda adalah kadar unsur – unsur hukum Islam dalam hukum nasional negara – negara yang bersangkutan. Di negara – negara tersebut, hukum nasional mereka merupakan percampuran antara hukum barat dan hukum Islam, sementara di Indonesia, hukum nasional di masa yang akan datang akan merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum eks-Barat.

D. Produk Hukum Islam di Indonesia

Di antara sebagian besar produk hukum Islam yang ada dalam sistem hukum nasional di Indonesia, umumnya memiliki tiga bentuk;

1.   hukum Islam yang secara formil maupun materil menggunakan corak dan pendekatan keislaman.

2.   hukum Islam dalam proses transformasi diwujudkan sebagai sumber – sumber materi hukum, di mana asas – asas dan prinsip – prinsipnya menjiwai setiap produk aturan dan perundang – undangan.

3.   hukum Islam yang secara formil dan materil ditransformasikan secara persuasive source dan authority source.

Pada kenyataannya, terdapat beberapa produk peraturan perundang-undangan yang secara formil maupun materil tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:

a.   UU No. 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan. Undang – Undang ini adalah hukum nasional yang berlaku bagi semua masyarakat apapun agamanya, hanya saja Ketentuan – ketentuan yang termaktub dalam undang – undang ini adalah hasil ijtihad umat Islam Indonesia, melalui para wakilnya di DPR bersama pemerintah, yang bersifat pengembangan pemahaman tentang hukum syariat atau hukum agama Islam mengenai perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah untuk kepentingan umat Islam Indonesia.

Hal lain yang merupakan pencerminan hukum Islam yang terdapat pada Undang – Undang Perkawinan adalah kedudukan istri yang seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Terdapat kemitraan antara suami dan istri, hanya saja kodratnya berbeda (sesuai dengan ajaran Islam, laki – laki memimpin dan menjadi penanggung jawab penghidupan dan kehidupan istrinya dalam keluarga). Ada pembagian pekerjaan, dan dalam undang – undang perkawinan hal itu dirumuskan dengan kata – kata “suami (laki – laki) sebagai kepala keluarga, dan istri (perempuan) sebagai ibu rumah tangga”. Kedudukan perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan. Menurut Daud Ali, ini hanyalah pernyataan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab.

Pencerminan hukum Islam lainnya adalah ketika menyinggung soal harta bersama. Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, bila terjadi perceraian, harta bersama dibagi antara janda dan duda yang bersangkutan secara berimbang. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang berlaku untuk umat Islam di Indonesia, ketika terjadi cerai hidup, maka baik janda dan duda berhak atas ½ harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Peraturan lain dalam undang – undang perkawinan yang selaras dengan hukum Islam adalah soal perceraian. Pada Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, proses perceraian sedikit dipersulit dan hanya dapat terjadi bila unsur – unsur pada pasal 39 ayat (2) terpenuhi. Dalam hukum Islam, perceraian halal hukumnya hanya saja tergolong kepada perbuatan yang dibenci Allah karena akibatnya yang buruk.

b.   UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Kini UU No. 3 Tahun 2006). Peradilan Agama bertugas untuk menyelesaikan perkara di tingkat pertama orang – orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta waqaf dan sadaqah (pasal 49 ayat (1)). Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri yang sederajat dengan Peradilan Umum, Militer, dan TUN. Sebelum undang – undang ini dikeluarkan, Peradilan Agama sebenarnya telah ada bahkan sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda. Hanya saja kewenangan dan kedudukannya masih belum jelas. dengan dikeluarkannya undang – undang ini, maka jelaslah kewenangan dan hukum acara Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Adanya peraturan ini juga akan lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam melalui jurisprudensi sebagai salah satu bahan baku dalam penyusuan dan pembinaan hukum nasional.

c.   UU No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan Syari’ah, menetapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menganut dual banking system.

Isi dari Kompilasi Hukum Islam tersebut selain dari mengandung garis – garis hukum atau bagian – bagian hukum Islam yang sudah melekat pada masyarakat Muslim Indonesia, juga mengandung hal – hal baru yang bercorak Indonesia. Misalnya dalam hukum kewarisan disebut mengenai ahli waris pengganti, yang tidak ada dalam hukum Islam.


 

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah, hukum Islam bersifat universal, berlaku kepada setiap orang yang beragama Islam, dimanapun dan kapanpun ia berada. Oleh karena itu, hukum Islam juga berlaku terhadap umat Islam di Indonesia. hanya saja, tidak semua peraturan dalam hukum Islam menjadi hukum nasional, dikarenakan harus disesuaikan terlebih dahulu dengan karakter bangsa dan Undang – Undang Dasar 1945.

Hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Pasang surut tersebut adalah perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional. Sejarah produk hukum Islam sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta yang menjadi bukti bahwa sejak dahulu kala hukum Islam telah menjadi hukum yang sangat berpengaruh di Indonesia.

Hukum Islam berkedudukan sebagai salah satu hukum yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum nasional. Beberapa hukum Islam yang telah melekat pada masyarakat kemudian dijadikan peraturan perundang – undangan. Dengan adanya peraturan – peraturan perundang – undang yang memiliki muatan hukum Islam maka umat muslim Indonesia pun memiliki landasan yuridis dalam menyelesaikan masalah – masalah perdata.

B. Saran

Sebagai saran, diharapkan untuk perkembangan hukum Islam selanjutnya dapat dikeluarkan lagi peraturan perundang – undangan mengenai apa yang belum ada sebelumnya. Sebagai contoh, anak adopsi. Islam tidak mengenal adanya anak adopsi, yang ada hanyalah anak asuh. Yang mengenal soal pengangkatan anak hanyalah hukum barat dan hukum adat. Bila peraturan mengenai adopsi / asuh dikeluarkan menurut hukum Islam maka akan menimbulkan kepastian hukum bagi anak – anak asuh / adopsi maupun orangtuanya.

Selanjutnya adalah mengenai perkawinan antar agama yang belum diatur dengan gamblang di Undang – Undang Perkawinan. Seharusnya, dimuat aturan yang jelas mengenai laki – laki muslim yang diperbolehkan menikah dengan perempuan non muslim, atau perempuan muslim yang diharamkan menikah dengan laki – laki non muslim. Selama ini karena peraturannya tidak ada maka banyak orang memilih untuk menikah di luar negeri. Bila peraturannya ada, maka batas antara larangan dan bukan akan terlihat jelas.


 

DAFTAR PUSTAKA

  • Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
  • Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
  • Dr. Amir Machmud & H. Rukmana, S.E., M.Si., Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia. Jakarta: Erlangga, 2010.
  • Didi Kusnadi. Hukum Islam di Indonesia (Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum). Kuningan: Ebook, 2010.
  • Abdul Ghani Abdullah, Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia‛ dalam Mimbar Hukum No. 1 tahun V. Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 1994.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: